Heran, diduga Kejati papua bersama jaksa-jaksa manfaatkan kasus korupsi di papua sebagai lahan politik. Menua banyak kritikan dari masyarakat, Sekjen Lsm kampak papua johan rumkorem kembali lagi menyoroti Aparat Penegak Hukum di papua, terutama Kejaksaan tinggi papua. Aktifis anti korupsi ini meminta dengan tegas agar Komisi Kejaksaan Agung Republik indonesia segera turun ke papua. Atas nama Undang-undang Republik indonesia, Komisi Kejaksaan Agung RI harus turun ke papua tuntaskan persoalan hukum di dalam tubuh kejati papua. Kami minta supaya ada oknum jaksa yang suka main kasus harus dipecat, masa Fredy sambo dihukum mati baru jaksa-jaksa yang nakal tidak pecat, tandas johan.
Kata johan rumkorem, Komis Kejaksaan Agung RI yang terhormat, kalau mau bangun papua itu, jangan pelihara jaksa-jaksa nakal bekerja di papua, coba bapa-bapa yang ada di jakarta lihat, orang papua sudah hidup susah, malah buat hidup susah lagi, penembakan sana sini terjadi, keadilan hukum sana sini diproyekkan, pelanggaran ham berat meningkat, malah kalian diam, jangan-jangan kejati papua bersama Jaksa agung RI ikut bermain politik di papua supaya ikut memenangkan salah satu kandidat di papua, tegas johan.
Johan menambahkan, Kasus sentral pendidikan timika dan pesawat yang ditangani Kejati papua itu sarat kepentingan politik, kami juga sudah tanya kasus-kasus itu tetapi ada oknum dalm kejaksaa sendiri yang bilang, ya kalau soal kasus Pembelian pesawat itu permainan Politik tingkat tinggi, jadi kalau mau tanya, langsung ke dalam saja, pungkas johan. Kami menduga ada calon gubernur papua tengah dari partai penguasa yang ikut mendorong kasus tersebut supaya muda mengatur siapa calon kepala daerah di papua tengah agar muda dimainkan, wa gawat ni, kalau sudah seperti begini hukum di indonesia sudah tidak berharga di mata negara bahkan di seluruh dunia, malah kami mensinyalir yang korupsi dana otsus sentral pendidikan ikut berkomunikasi dengan yang betsangkutan, kalau sudah seperti ini, bagimana wajah lembaga hukum di indonesia, muda disetir oleh orang-orang politik, apalagi ada yang ikut mendukung kandidat di papua, heran sekali?tegas johan.
Johan meminta supaya Jaksa Agung RI kalau mau datangkan Kajati, Asipidsus atau Asintel ke papua itu jangan hanya datang untuk memanfaatkan laporan masyarakat sebagai ptoyek, jangan ikut bermain poltik, jangan hanya datang memperjual belikan perkara, stop, kami sudah muak dengan kejahatan ini.
Banyak kasus korupsi yang mandek di kejati papua, tapi belum selesai, malah kasus yang baru saja dipriksa, cepat sekali.
Satu contoh kasus yang menjadi masalh besar yaitu dana otsus sentral pendidikan timika, masa kejaksaan tinggi papua hentikan dana otsus sentral pendidikan timika, padahal Mantan kadis pendidikan Jeny usmani benar-benar korupsi dana otsus sebesar Rp 1.6 milyard, itu hasil perhitungan BPKP, tapi kok pihak kejati menggunakan hasil perhitungan inspektorat, jangan-jangan kemasukan angin topan, untuk itu, kami minta supaya Komisi kejaksaan agung RI segera priksa jaksa-jaksa itu, jangan sampai semua ikut bermain, tutup johan.
