Surabaya – Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/ UHC) yang diwujudkan dengan pendistribusian BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS Kesehatan gratis dipastikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) tak berat sebelah. Pemkot menyediakan anggaran hingga ratusan miliar agar pelayanan UHC itu tetap prima.
Anggota Badan Anggaran Baktiono menyatakan, dinkes perlu mengevaluasi kinerjanya. Jangan hanya bicara, tapi fakta di lapangan justru tak sesuai apa yang disampaikan. Misalnya, untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp 10 juta.
“Saya juru kampanye Eri Cahyadi-Armudji, ketika kampanye janji kesehatan gratis cukup pakai KTP khusus warga penghasilan rendah. Buktinya, banyak aduan masuk ke saya tidak bisa dilayani,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta dinkes agar tidak mengistimewakan RSUD Dr Soewandhi.
Masih Baktiono, beberapa waktu lalu, ada pasien yang ditolak wadul ke dirinya.
“Ditolak karena kamar penuh, lah itu gedung baru buat apa? Anggaran dikasih buat gedung baru kok masyarakat gak bisa masuk,” ujarnya.
Terpisah, salah seorang yang masuk dalam daftar asosiasi klinik Surabaya (Asklin) enggan disebutkan namanya itu mengatakan, terkait pelayanan BPJS PBI bisa di klinik belum terealisasi sampai sekarang. Dia memastikan lebih kurang 100 klinik di Surabaya tidak ada yang menerima pasien BPJS PBI. “Semua BPJS mandiri,” ujarnya.
Sebetulnya, menurut dia, tidak ada hubungan antara sepi pasien dengan tak diberikan BPJS Kesehatan PBI. Namun, dia menyebutkan, perluasan pelayanan kesehatan diperlukan. Dia menilai hal itu untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang tidak terpusat di puskesmas saja. (B4M)
